SE Nomor 7: Kabar Baik Sementara untuk Guru Honorer Indonesia

Menjadi guru honorer non-ASN di Indonesia sudah sering mendapatkan banyak ketidakpastian. Mulai dari upah yang dipertanyakan, ancaman pemecatan sepihak, hingga status kepegawaian yang terus digantung oleh regulasi pusat maupun daerah.

Kabar baiknya, kini kekhawatiran ribuan guru honorer di berbagai daerah yang sempat dihantui ketidakpastian pekerjaan akhirnya menemui titik terang. Lewat Surat Edaran (SE) Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah kini punya restu kuat untuk tetap mempekerjakan mereka.

3 Poin Penting dalam SE Mendikdasmen Nomor 7

Intinya, surat edaran ini dibuat agar Pemda punya aturan jelas. Surat Edaran ini sendiri dilandasi dengan tiga poin utama yaitu.

• Memberikan legalitas resmi agar Pemda tidak ragu atau takut menyalahi aturan dalam mempekerjakan guru non-ASN.
• Memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal tanpa kekurangan guru.
• Menjadi landasan sah bagi Pemda untuk mencairkan anggaran gaji bagi guru non-ASN.

Masalah Menahun yang Dialami Guru Honorer 

SE Nomor 7 ini memang menjadi angin segar untuk nasib ribuan guru di Indonesia, namun perlu diingat bahwa banyak guru di akar rumput yang merasakan masalah yang itu-itu saja.

 

• Upah Jauh dari Layak: Banyak guru honorer, terutama di daerah, yang masih digaji ratusan ribu rupiah per bulan, jauh di bawah UMR. Padahal beban kerja yang dikerjakan sama dengan ASN.

• Status Kepegawaian yang Tidak Jelas: Setiap tahun mereka harus hidup dalam kecemasan, khawatir masa kontraknya tidak diperpanjang atau tiba-tiba diberhentikan sepihak oleh Pemda.

• Ketimpangan Fasilitas: Jaminan kesehatan, tunjangan, dan kesempatan sertifikasi seringkali sulit diakses oleh guru non-ASN dibandingkan dengan rekan sejawat mereka yang sudah berstatus PNS atau PPPK.

Dampak Positif

Langkah dari Mendikdasmen  yang dipimpin oleh Abdul Mu’ti ini menjadi kepastian hukum bagi ribuan guru. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, bahkan memberikan respon positif atas niat kementerian menyelamatkan nasib para guru.

Sebelum Surat Edaran ini keluar, banyak nasib guru honorer yang menjadi luntang lantung karena efek birokrasi yang kaku dan rumit. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, memaparkan bahwa beberapa Pemda sempat terlanjur "merumahkan" guru non-ASN karena takut melanggar aturan anggaran. Berkat adanya SE ini, para guru yang sempat dirumahkan kini mulai dipanggil mengajar kembali.

Catatan Yang Perlu Diingat

Namun, di balik kegembiraan tersebut, para legislator memberikan catatan kritis. Kebijakan ini dinilai bukan solusi akhir, melainkan solusi sementara agar sistem tidak lumpuh. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, secara blak-blakan menyebut walau aturan baru ini dapat membantu guru honorer, keputusan ini juga dapat dilihat sebagai langkah kepepet.

“Bagi kami ini adalah solusi darurat. Kebijakan ini merupakan bentuk diskresi menteri untuk menjaga keberlanjutan layanan publik,” sentil Habib Syarief.

Ia mengingatkan Kemendikdasmen agar tidak terlena dengan solusi jangka pendek ini dan mendesak segera disiapkannya skema jangka menengah serta panjang agar kesejahteraan guru dapat diratakan.

Dampak SE Nomor 7 dan Masalah yang Belum Tuntas 

Untuk melihat secara objektif, berikut adalah perbandingan dampak langsung dari SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 beserta pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah:

Perlu diingat bahwa SE Nomor 7 ini baru sebuah solusi sementara untuk masalah yang sudah ada sejak lama. Dengan harapan akhir tenaga honorer di Indonesia dapat dengan tenang kembali kedalam kelas dan mengajar dengan tenang tanpa perlu menunggu “surat edaran” lagi di masa depan.